Resensi Buku Hukum Islam

Resensi Buku Hukum Islam - Pada kesempatan kali ini, pelajar web id akan membagikan sebuah resensi dari buku "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" yang dikarang oleh Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H.


Resensi Buku Hukum Islam


Ulasan Resensi Buku Hukum Islam Mohammad Daud


  • Judul Buku : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia
  • Pengarang : Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H
  • Penerbit : PT Raja Grafindo, 2009:Jakarta
  • Panjang  Buku : 21 cm
  • Jumlah Halaman : 370 halaman

Dalam buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia yang ditulis oleh Prof.H. Mohammad Daud Ali, S.H, yang dilahirkan di desa Bintang , Takengon Aceh Tengah 4 april 1930 dan wafat tanggal 6 oktober 1998.

Beliau adalah Guru besar Fakultas Hukum UI dan beberapa fakultas lain di Jakarta ,buku ini berisikan 4 bab yaitu: 

Pada Bab I Islam dan Hukum Islam,
Pada Bab II Sumber Asas- Asas Hukum Islam dan Al-Ahkam Al-Khamsah
Pada Bab III  Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam
Pada Bab IV  Hukum Islam di Indonesia.

Resensi Buku Hukum Islam Bab 1

Pada ringkasan ini saya akan mengutip sebagian dari buku tersebut sebagai sebuah gambaran. Yaitu hukum islam dalam kurikulum fakultas hukum yang isinya tentang apa sebabnya kurikulum tentang hukum islam ada dalam kurikulum fakultas hukum? 

Ada beberapa alasannya yaitu; pertama karena alasan sejarah, hukum islam atau yang mereka sering sebut Mohammedaansch Recht diajarkan disemua sekolah tinggi (fakultas) hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda zaman dahulu, akan tetapi nama tersebut tidak tepat dengan hukum islam sebab berbeda dengan hukum- hukum lainnya. 

Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari agama islam yang berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua karena alasan penduduk, menurut sensus hampir 90% penduduk Indonesia mengaku beragama Islam ini berati mayoritas memeluk agama islam kalau dibanding negara lain, penduduk agama islam yang terbanyak adalah di Indonesia. 

Oleh karena itu selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman baik mengenai lembaga maupun hukumnya yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat muslim di Indonesia. 

Ketiga karena alasan Yuridis, ditanah air kita hukum islam berlaku secara normative dan secara formal yuridis. Yang berlaku secara normative adalah hukum islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma- normanya dilanggar, sedangkan secara formal yuridis adalah hukum islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam hubungan masyarakat. 

Yang ke empat alasan konstitusional, dalam bab agama alasan ini tercantum dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha esa merupakan dasar kehidupan hukum bidang keagamaan. 

Yang kelima alasan ilmiah, secara ilmiah bukan halnya orang - orang islam sendiri tetapi orang- orang non muslim juga mempelajari hukum islam. 

Di dalam buku ini juga mengkaji tentang islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna islam yang menjadi induk atau sumber hukum islam itu sendiri. Dalam system hukum islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. 

Islam sendiri mempunyai pedoman yaitu Al-Quran, orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendaknya dengan kehendak Allah disebut muslim. 

Sejak diturunkan, islam terus menerus didasarkan dan memusatkan kepada perhatian Tuhan, ia didasarkan pada tauhid (keesahan Tuhan). Hal- hal yang tidak dapat dipisahkan antara lain: spiritual (kerohanian), material (kebendaan) religious (keagamaan) dengan provan (keduniawian) didalam segala bidang.

Sedangkan kerangka dasar agama dan ajaran islam juga perlu dijelaskan disini, yang perlu dipahami ialah agama islam bersumber dari wahyu (Al-Quran) dan sunah (Hadits), ajaran islam bersumber dari ra’yu (akal pikiran). 

Dengan mengikuti sistematik iman, islam, dan ihsan yang berasal dari hadits Nabi Muhammad, kerangka dasr agama islam, seperti sudah disinggung diatas terdiri dari: akidah, syari’ah dan akhlak. 

Pada komponen syari’ah dan akhlak ruang lingkupnya jelas mengenai ibadah, mu’ammalah dan sikap terhadap khalik (Allah) serta makhluk. Pada komponen akidah ruang lingkup itu akan tampak pula jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para nabi serta rasul- Nya. 

Buku ini juga membahas tentang hukum islam. Hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam, sebagai system hukum ia mempunyai beberapa istilah yaitu hukum, hukm, ahkam, syariah atau syariat dan fiqih atau fikh dan istilah- istilah lainnya.

Adapun bahasan tentang ruang lingkup Hukum Islam , yang membandingkan Hukum Islam bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan tentang hukum privat (hukum perdata) dengan hukum hukum public .

Ciri - ciri hukum islam itu sendiri adalah 

  • Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam.
  • Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlaq islam.
  • Mempunyai dua istilah kunci yakni syariat dan fiqih.
  • Terdiri dari dua bidah utama yakni ibadah dan muamalah.
  • Strukturnya berlapis
  • Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
  • Dapat dibagi menjadi dua hukum taklifi dan hukum wadh’i.

Buku ini juga membahas mengenai hukum islam dan hak asasi manusia.kalau hukum islam dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran barat tentang hak asasi manusia. Perbedaan itu barat memandang hak asasi manusia semata - mata antroposentris sedangkan menurut pandangan hukum islam yang bersifat teoritis. 

Buku ini juga selakigus membahas mengenai salah paham terhadap islam dan hukum islam. Kesalah pahaman terhadap islam disebabkan karena banyak hal,namun yang relevan pada kajian ini yaitu 

  • Salah memahami ruang lingkup ajaran. 
  • Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran islam.
  • Salah menggunakan metode mempelajari islam.

Resensi Buku Hukum Islam Bab 2

Pada bab II membahas tentang sumber, Asas - asas hukum islam dan al- ahkam al - khamsah. Pengertian sumber hukum islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum islam dari hadits Mua’z bin jabal dapat disimpulkan sumber hukumislam ada tiga yaitu Al-Quran, As-sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad, karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan jalan atau cara antara lain ijmak, qiyas, istidal, al-mursalih, al-mursalah, istihan, istisab dan urf. 

Asas- asas hukum islam juga termasuk bahasan dalam buku ini. Pengertian asas itu sendiri adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan alasan,pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. 

Asas hukum islam dibagi menjadi beberapa yaitu:

Asas – asas umum
Asas- asas umum hukum islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum islam adalah (1) asas keadilan, 
(2) asas kepastian kepastian hukum, dan 
(3) asas kemanfaatan.

Asas- asas dalam lapangan hukum pidana
Asas - asas dalam lapangan hukum pidana islam antara lain adalah 
(1) asas legalitas, 
(2) asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, 
(3) asas praduga tidak bersalah.

Asas- asas dalam lapangan hukum perdata
Asas- asas dalam lapangan hukum perdata islam antara lain adalah 
(1) asas kebolehan atau mubah, 
(2) asas kemaslahatan hidup, 
(3) asas kebebasan dan kesukarelaan, 
(4) asas menolak mudarat, mengambil manfaat 
(5) asas kebajikan, 
(6) asas kekeluargaan, 
(7) asas adil dan berimbang, 
(8) asas mendahulukan kewajiban dari hak, 
(9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, 
(10) asas kemampuan berbuat, 
(11) asas kebebasan berusaha, 
(12) asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, 
(13) asas perlindungan hak, 
(14) asas hak milik berfungsi social, 
(15) asas yang beritikad baik harus dilindungi, 
(16) asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, 
(17) asas mengatur, sebagai petunjuk, dan 
(18) asas perjanjian tertulias atau diucapkan didepan saksi. 

Asas - asas mengenai hukum perkawinan
Selain asas- asas dilapangan hukum perdata itu, khusus mengenai hukum ‘perkawinan’ asas- asasnya adalah 
(1) kesukarelaan, 
(2) persetujuan kepada kedua belah pihak, 
(3) kebebasan memilih, 
(4) kemitraan suami-istri, 
(5) untuk selama- lamanya dan, 
(6) monogamy terbuka, 

Asas - asas hukum kewarisan
sedang mengenai hukum ‘kewarisan’ terdapat beberapa asas, yaitu:
(1) ijbari (wajib melaksanaan), 
(2) bilateral, 
(3) individual, 
(4) keadilan berimbang, 
(5) akibat kematian (Amir Syarifuddin, 1984: 18-23).

Mengenai Al- Ahkam, al- Khamsah merupakan lima macam kaidah atau lima macam kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam islam. Menurut system al-ahkam al-khamsah ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. 

Penilaian itu, menurut Hazairin, (Hazairin, 1982, 68) mulai dari jaiz atau mubah di lapangan kehidupan pribadi atau muamalah atau kehidupan social. Jaiz adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi. 

Kalau mengenai benda, misalnya makanan, disebut halal (bukan jaiz); sunnat dan makruh adalah penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak atau moral) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi.


Resensi Buku Hukum Islam Bab 3

Pada bab III membahas pertumbuhan dan perkembangan hukum islam. Pertama mengenai tahap- tahap pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya tahap pertumbuhan dan perkembangan hukum islam adalah 5 masa berikut ini:

Masa Nabi Muhammad (610 M – XIX M)
Masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M)
Masa pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (abad VII – X M)
Masa kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M)
Masa Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang)

MASA NABI MUHAMMAD (610 M – 632 M)

Agama islam sebagai induk hukum islam muncul di semenanjung arab, di suatu daerah tandus yang dikelilingi oleh laut pada ketiga sisinya dan lautan pasir pada sisi keempat. Daerah ini adalah daerah yang sangat panas, ditengah gurun pasir yang amat luas yang mempengaruhi cara berpikir orang - orang Badui yang tinggal ditempat itu. 

Perjuangan memperoleh air dan padang rumput merupakan sumber - sumber perselisihan antar mereka. Dan karena itu pula mereka hidup dalam klen - klen yang disusun berdasarkan garis patrilineal, yang saling bertentangan (Philip K. Hitti, 1970: 13-16). 

Klen dipimpin oleh seorang yang diberi gelar Sayyid atau syaikh yang dipilih berdasarkan keahlian, keberanian atau kearifannya. Kepala klen berfungsi sebagai abritatornya. Pada masa ini wanita hanya dibebani kewajiban tanpa imbalan hak sama sekali.( Philip K. Hitti 1970:23). 

Karena itu pula, kalau lahir anak perempuan dalam satu rumah tangga, seluruh keluarga menjadi malu karena melahirkan anak yang kelak tidak bisa mempertahankan nama klennya. Demikian rendahnya kedudukan wanita pada masa itu sehingga laki - laki dengan mudah mengucapkan satu dua patah kata saja untuk menceraikan istrinya.

Sejak dahulu sampai sekarang kedudukan kota Makkah sangat penting dalam kehidupan manusia. Disamping ia terletak persimpangan jalan perdagangan transito seperti dikemukakan diatas, disana juga terdapat rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka’bah yang sengaja dibuat untuk tempat manusia tawaf: berjalan mengelilingi ka’bah dengan tubuh bagian kiri berada di arah ka’bah.


MASA KHULAFA RASYIDIN (632 M – 663 M) 

Dengan wafatnya Nabi Muhammad berhentilah wahyu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari , yang beliau trima melalui malaikat jibril baik waktu beliau masih berada dimekah maupun setelah hijrah kemadinah. 

Demikian juga halnya dengan sunnah berakhir pula meninggalnya rosulluloh itu. Kedudukan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan tidak mungkin diganti tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. 

Pengganti nabi Muhammad sebagai kepala negara dan pemimpin umat islam ini disebut Khalifah, suatu kata yang dipinjam dari Al- Qur’an ( surat 2 .30 ). 

Pengangkatan seorang Khalifah dapat terjadi: (1) Dengan persetujuan masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam kasus Abu Bakar, atau dengan (2) penunjukan khalifah sebelumnya seperti dalam kasus umar. 

Untuk menggantikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan kepala negara, dipilah seorang pengganti yang disebut kalangan khalifah dari kalangan sahabat nabi itu sendiri (sahabat nabi artinya orang yang hidup semasa dengan, menjad teman atau kawan Nabi Muhammad dalam menyebar luaskan ajaran islam). 

Masa pemerintahan khulafaur rasydin ini sangat penting dilihat dari perkembangan hukum islam dijadikan model atau contoh oleh generasi - generasi berikutnya, terutama generasi ahli hukum islam dijaman mutakhir ini, tentang cara mereka menemukan dan menerapkan hukum islam pada waktu itu. 

Ada 4 sahabat nabi yang terpilih menjadi khulafaur rasidin yaitu:

  • Abu Bakar Sidiq. Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya, Ia memerintah dari tahun 632 M sampai 634 M. 
  • Umar bin khattab, peerintahannya berlangsung dari tahun 634 M sampai tahun 644 M. 
  • Usman bin Affan, pemerintahannya berlangsung dari tahun 644 M sampai 656 M.
  • Ali bin Abithalib, pemerintahannya berlangsung dari tahun 656 M samapai tahun 662 M.

MASA PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBUKUAN ( abad VII - X M )

Disamping  periode Nabi Muhammad dan periode Khulafaurasidin terdapat juga periode pembinaan pengembangan dan pembukuan hukum fiqih perode tersebut berlangsung lebih kurangnya 250 lamanya, dimulai pada bagian ke dua abad VII – X masa ini berlangsung pada pemerintahan khalifah umayah ( 662-750) dan khalifah abasiyah (750 – 1258). 

Hukum Fiqih islam sebagai salah satu aspek kebudayaan islam mencapai puncak perkembangannya dizaman khalifah abasiyah dan memerintah kurang lebih 500 tahun. Di masa inilah (1) lahir para ahli hukum islam yang menemukan dan merumuskan garis – garis huum fiqih islam serta (2) muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan dipergunakan oleh umat islam sampai sekarang.


MASA KELESUAN PEMIKIRAN ( ABAD X – XI – XIX M )

Sejak permulaan abad IV hijriah atau kea bad ke X - XI M, ilmu hukum islam mulai berhenti berkembang terjadi diakhir pemerintahan atau dinasti abasyah, pada masa ini para ahli hukum hanya mebatasi diri mempelajari pikiran - pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan kedalam buku berbagai mazhab. 

Factor – factor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum islam dimasa itu adalah sebagai berikut 

1) kesatuan wilayah islam yang luas telah retak dengan munculnay beberapa negara baru baik di Eropa,Afrika utara, dikawasan timur tengah dan Asia. 

2) ketidak stabilan politik menyebabkan pula ketidak stabilan kebebasan berpikir 

3) pecahnya kesatuan kenegaraan / pemerintahan itu menyebabkan merosotnay pula kewibawaan dan pengendalian perkembangan hukum. 

4) Timbulah gejala kelesuan berpikir dimana – mana.


MASA KEBANGKITAN KEMBALI ( ABAD KE XIX – SEKARANG )

Setelah megalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran islam bangkit kembali ini terjadi pada bagian kedua abad ke XIX. Kebangkitan kembali pemikiran islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taklit tersebut diatas yang telah membawa kemunduran hukum islam. 

Sebagai reaksi terhadap sikap taklit diatas sesungguhnya pada periode kemunduran itu sendiri telah muncul beberapa ahli yang ingin tetap melakukan ijtihad, untuk menanggung persoalan - persoalan dan perkembangan masyarakat. 

Zaman kebangkitan pemikiran hukum islam ini dilanjutkan sekarang dengan system baru dalam  mempelajari dan menulis  hukum islam. kalo dahulu studi hukum islam hanya terbatas pada pemikiran yang terdapat pada salah satu mazhab saja, kini keadaannya telah berubah. 

Di Indonesia atas kerjasama mahkamah agung dengan departemen agama telah dikomplikasikan hukum islam tentang perkawinan pewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli hukum islam pada bulan februari 1988 dan tahun 1991 telah diberlakukan umat islam Indonesia yang menyelesaikan sengketa mereka diperadilan agama (salah satu unsur kekuasaan kehakiman ditanah air kita ) sebagai hukum terapan.


Resensi Buku Hukum Islam Bab 4

Selanjutnya pada BAB IV memebahas hukum islam yang ada di Indonesia. Pada bab ini akan dibicarakan  

1) Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat, 
2) hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, 
3) Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia,
4) Hukum Islam dan pembinaan Hukum Nasional,
5) peradilan Agama,
6) kompilasi Hukum Islam.

Keadaannya ketiga system hukum tersebut telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan saat berlakunya tidaklah sama. Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita, hukum islam baru dikenal di indonesia setelah agama islam disebarkan dianah air kita. Sedangkan hukum barat diperkenalkan diindonesia bersamaan dengan kedatangan orang - orang belanda di nusantara ini. 

Bentuknya pada dasarnaya Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Yang tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Hukum islam tidak tertulis dalam peraturan perundang - undangan, melainkan hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syriat islam yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad.

Tujuannya Huku Adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera. Hukum islam bertujuan untuk mekasanakan perintah dan kehendak Alloh serta menjauhi larangannya. Sedangkan hukum barat manusia akan mencapai kebahagiaan hidup didunia akhirat.

Sumber ketiga hukum tersebut dapat dikategorikan lagi kedalam 1) sumber pengenal, 2) sumber isi 3) sumber pengikat.

Struktur, yang dimaksud dengan struktur dalam hubungan pembicaraan ini adalah tumpukan logis lapisan - lapisan yang ada pada system hukum yang bersangkutan. Dalam hukum adat minangkabau misalnya ada teori struktur menurut pandangan ahli - ahli adat setempat.hukum adat dapat dibagi menjadi dua yaitu adat nan sabana adat (adat yang sebenar - benarnya) dan adat pusaka.

Lingkup masalah, ysng diatur dalam ketiga hukum tersebut berbeda, sedangkan hukum adat dengan hukum barat pada dasarnya ruang lingkupnya mempunyai kesamaan karena keduanya hanya mengatur hubungan antara mansia dengan manusia dan masyarakat, sedangkan hukum islam tidak hanya manusia dengan masyarakat tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT.

Sedangkan mengenai pembidangan ketiga system hukum dapat dikemukakan hal - hal berikut yaitu hukum adat yang mengenal asas asas kerukunan, kepatutan, keselarasan, dalam pergaulan dan yang bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publikseperti halnya dengan hukum barat.

Mengenai hak dan kewajiban, yang akan dibandingkan hanyalah hukum islam dengan hukum barat. Dalam system hukum islam kewajiban telah diutamakan dari hak, sedang dalam hukum barat hak didahulukan dari kewajiban.

Adapun norma atau kaidah hukum dimanan, dalam system hukum barat yang berasal dari hukum  romawi, dikenal tiga norma atau kaidah yaitu (1) impere (perintah), (2) prohibire (larangan), (3) permittere (yang dibolehkan) dan dalam hukum islam juga terdapat lima macam kaidah adalah (1) fard (kewajiban), (2) sunnat  (anjuran), (3) ja’iz atau mubah atau ibahah (kebolehan) (4) makruh (celaan) dan (5) haram (larangan).

Sedangkan hubungan hukum islam dengan hukum adat sangatlah akrab artinya hukum islam dengan hukum adat tidak dapat tidak bisa dicerai pisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda.misalnya di minangkabau, Sulawesi selatan dan jawa yang hubungan hukum adat dan hukum islamnya sangat erat.

Sementara itu perlu dicatat bahwa setelah Indonesia menrdeka, khususnya di alam Minangkabau telah berkembang pula suatu ajaran yang mengatakan hukum islam adalah penyempurnaan hukum adat.

Selain itu kedudukan hukum islam dalam tata hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk, disebut seperti itu karena sampai sekarang didalam negara republic Indonesia berlaku beberapa system hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri.yang dimaksud adalah system hukum adat, sitem hukum islam, system hukum barat, jadi kini di Indinesia: 

1) hukum islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang - undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat 

2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuatu dengan hukum islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama islam., 

3) kedudukan hukum islam dalam system hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat , karena itu 

4) hukum islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum adat, hukum barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara republic Indonesia.

Pada bab ke IV ini juga membahas mengenai hukum islam dan pembinaan hukum nasional, dimana hukum islam itu sendiri adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama islam yang universal sifatnya. 

Sedangkan untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu, politik hukum nasional Indonesia pokok - pokoknya ditetapkan dalam garis - garis besar haluan negara, yang dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk melaksankannya, kini didirikan satu lembaga yang disingkat BPHN ( Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Selanjutnya dibahas pula mengenai sketsa peradilan agama.penegertian peradilan agama itu sendiri adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang - orang islam yang dilakukan di pengadilan agama dan peradilan tinggi agama.

Disamping peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam republik Indonesia.sebagai lembaga peradian, peradilan agama dalam bentuknya sederhana berupa tahkim yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang orang islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia. 

Kemudian pada Undang - Undang Peradilan Agama yang telah disahkan dan diundangkan itu terdiri dari VII bab, 108 pasal dengan sistematik dan garis - garis besar isinya sebagai berikut: Bab I tentang ketentuan umum, Bab II sampai Bab III tentang susunan peradilan agama, Bab IV tentang Hukum Acara, Bab V ketentuan - ketentuan lain, Bab VI ketentuan peradilan dan Bab VII ketentuan penutup.

Sedangkan kalau dilihat dari susunannya diatur dalam tiga bagian di Bab II, bagian pertama dan bagian umum.dan pada bagian Kekauasaan Peradilan Agama diatur pada Bab III dan diatur dalam pasal 49.

Kemudian dibahas pula mengenai hukum Acara Peradilan Agama diatur dalam Bab IV. Bagian pertama mengatur hal - hal yang bersifat umum sedang pada bagiab kedua bersifat khusus dalam undang -undang yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai 

a) cerai talak yang datang dari pihak suami 
b) cerai gugat yang datang dari istri atau suami dan 
c) cerai karena alasan zina.

Dan  ketentuan ketentuan lain dibahas pada bab V  menegnai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim dan panitera dalam melaksanakan pekerjaan masing - masing. Sedangkan pada ketetuan penutup pada bab VII ditegaskan bahwa pada saat berlakunya undang – undang peradilan agama, semua perturan - tentang peradilan agama di jawa Madura, dibagian (bekas) Residen Kalimantan selatan dan timur, dan bagian lain wilayah Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya pada bab ini dibahas juga mengenai rancangan komplikasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu buku I tentang Hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang hukum perwakafan.

Dalam bab ini juga  membahas mengenai asas- asas kewarisan islam yang disalurkan dari Al – Quran dan Al- Hadis menurut Amir Syarifudin adalah (i) ijbari, (ii) bilateral, (iii) individual, (iv) keadilan berimbang, dan (v) akbiat kematian.dan membahas pula mengenai komlikasi Hukum Islam dan Fiqih Mawaris dan kodifikasi Hukum kewarisan Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional.

Setelah saya meresensi buku yang bejudul “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia“ Adapun kelebihan dan kekurangan yang saya temukan .

Kelebihan buku ini yaitu buku ini sudah mencakup aspek semuanya dari hukum islam itu sendiri sampai ke tata hukum islam yang ada diindonesia. Buku ini juga menampilkan contoh - contoh yang relevan. 

Buku hukum islam ini sangat bagus untuk menambah pengetahuan hukum islam dari sejarahnya sampai pada berkembang hukum islam di Indonesia saat ini. 

Buku hukum islam ini selain sebagai pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam diindonesia juga menjadi buku silabus untuk mata kuliah hukum islam jadi buku ini sangat baik untuk dibaca oleh kalangan manapun khususnya mahasiswa agar pengetahuan tentang agamanya semakin baik dan dapat lebih berkembang.

Sedangkan kekurangannya yaitu bahasanya sulit dimengerti karena susunannya kurang tepat seharusnya memacu pada kamus besar bahas Indonesia misalnya kurang lebihnya tapi disini ditulis lebih kurang. 

Semoga buku ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua agar bisa hidup bahagia dunia akhirat, dan menjalani hidup sesuai dengan tuntunan nabi besar Muhammad SAW.

Demikian artikel mengenai Resensi Buku Hukum Islam semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian semua.

0Komentar

Ini adalah postingan pertama Selanjutnya